🎉 Perbedaan Seragam Guru Honorer Dan Pns

PURWAKARTA- Surat edaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait aturan penggunaan seragam pakaian dinas untuk SMA/SMK/SLB negeri menuai protes PerbedaanSeragam Pns Dan Honorer. Seragam Honorer Berbeda dengan PNS, Ini Bedanya - SekolahDasar.Net. Agar Mudah Dibedakan, Honorer Dilarang Pakai Seragam PNS, Cukup Pakaian Putih & Hitam, Termasuk Guru Seragam Dibedakan dengan PNS, Guru PPPK: Berasa menjadi Honorer Lagi Nih - Aturan Baru, Gaji Honorer Bakal Sama dengan IniBedanya Seragam Honorer Dengan PNS - Seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah berbeda dengan seragam Tenaga Honorer pada bulan Maret 2016.Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah melakukan aturan ini melalui Surat Edaran Gubernur Kepri Nomor 06/0121/SET mengenai pakaian dinas pegawai negeri dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya tujuan penerapan perbedaan seragam itu untuk memudahkan menentukan mana pegawai Honorer dan PNS. "Karena selama ini, kita kan sering kesulitan membedakan mana yang PNS dan tenaga Honorer. Nah, dengan diterapkan perbedaan seragam ini, setidaknya bisa menjawab hal itu," jelasnya. Yusna juga mengatakan pelaksanaan aturan ini selain MEDIALOKALCO - Entah ada hubungannya dengan kasus video dan foto syur berpakaian PNS yang diperankan guru honorer salah satu SMK di Kabupaten Purwakarta atau tidak, Pemprov Jabar tiba-tiba melakukan kebijakan penggantian seragam dinas. KepalaBadan Kepegawaian Daerah (BKD) Babel Tarmin mengatakan, pihaknya akan membuat aturan terkait penggunaan seragam tersebut. "Kalau untuk Pergub belum ada. Sekarang lagi disusun, semua seragam temasuk pakaian untuk hari Jumat. Kalau misalnya harus pakai adat Melayu kita pakai Melayu, kita lagi susun pakaian dinas Pemprov Babel termasuk honorer," Selama ini seragam pegawai honorer dan PNS Atauhonorer boleh memakainya juga? Sebelumnya, perlu disampaikan bahwa seragam Korpri tidak dipakai setiap hari, PNS atau ASN hanya memakai seragam Korpri pada acara-acara tertentu seperti upacara untuk memperingati hari kemerdekaan atau kegiatan-kegiatan tertentu yang bersifat seremonial. Di tempat saya bekerja, bila ada upacara resmi, hanya Guruhonorer dan PPPK menggunakan seragam putih hitam, Guru PNS berseragam Korpri. Pemandangan ini pun menimbulkan tanya di kalangan siswa, yang melihat penampilan guru-gurunya berbeda. "Ibanya hati saat upacara bendera, guru honorer, guru PPPK, guru PNS berbaris di hadapan siswa dengan seragam berbeda," kata Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Denganseragam putih hitam itu lanjut Udin membuat PPPK angkatan 2019 agak down karena mereka seperti honorer lagi. "Katanya PPPK itu setara PNS. Nyatanya tetap dibedakan. Orang tua murid sampai ada yang bertanya apakah kami sudah menjadi honorer lagi," keluhnya. Bagi Udin dan kawan-kawannya baju keki adalah seragam kebanggaan mereka Hgjp8. Jakarta – Keadaan hati para guru PPPK hasil rekrutmen Februari 2019 dari honorer K2 sedang dilanda kegundahan. Sebab, mereka saat ini tak dapat lagi menggunakan seragam dinas Pemda. Menurut Ahmad Saifudin, guru PPPK, sejak Senin mereka telah mengenakan seragam putih hitam. Seragam ini sama seperti honorer PTT atau pegawai tidak tetap. “Dua hari ini enggak bisa pakai baju keki seragam dinas lagi. Pakaiannya kemeja putih dan bawahan hitam,” kata Udin, sapaan akrab Ahmad Saifudin kepada Selasa 9/11. Adanya perbedaan seragam untuk PPPK tersebut, menurut Udin, yaitu untuk memenuhi aturan Permendagri Nomor 11 Tahun 2020. Pemda mau tidak mau melaksanakannya karena regulasi harus diterapkan Seperti dilansir dari Jpnn, bahwa dengan seragam putih hitam itu lanjut Udin membuat PPPK angkatan 2019 agak down karena mereka seperti honorer lagi. “Katanya PPPK itu setara PNS. Nyatanya tetap dibedakan. Orang tua murid sampai ada yang bertanya apakah kami sudah menjadi honorer lagi,” keluhnya. Menurut Udin dan kawan-kawannya, baju keki adalah seragam kebanggaan mereka sebagai ASN. Halaman 1 2 - Aturan terbaru Batasan usia pensiun PNS dan PPPK Guru yang wajib diketahui oleh Aparatur Negara saat ini. Batasan usia pensiun PNS dan PPPK Guru ditetapkan oleh BKN di seluruh Indonesia dalam aturan terpisah. Meskipun keduanya sama- sama berstatus ASN namun ada beberapa perbedaan terkait Batasan usia pensiun bagi PNS dan PPPK Guru. Baca Juga VIRAL ASN Palembang Karaoke dan Live TikTok Pakai Seragam, Netizen Dikasih Gaji dan Bonus, Kerja Main-main Lantas apa saja yang membedakan Batasan usia pensiun keduanya? Perlu diketahui jika Batasan usia pensiun PNS Guru termaktub dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Sedangkan batas usia pensiun PPPK Guru termaktub ke dalam PP Nomor 49 Tahun 2018. Saat menjadi pensiunan, para PNS akan tetap mendapatkan uang pensiun dari pemerintah setiap bulannya, bahkan uang tersebut juga akan tetap diberikan negara hingga akhir hayat seorang PNS. Baca Juga SELAMAT, ASN FULL CUAN! Kenaikan Gaji PNS Segera Disahkan Jokowi, Naik Berapa Persen? Namun bagi PPPK Guru hanya akan diberikan gaji berdasarkan status Ia aktif atau tidaknya mengajar sehingga Nasib PPPK Guru ini berbeda yakni tidak ada jaminan pensiun yang akan diterima oleh PPPK Guru usai purna bakti atau pasca pensiun. Hal ini tentu membuat PNS Guru lebih terjamin hidupnya daripada PPPK Guru. Jadi apalagi yang antara PNS dan PPPK Guru termasuk dalam Batasan usia pensiun? Batas usia pensiun bagi PNS Guru dibagi menjadi 3 kategori usia yakni Batas usia pensiun PNS Guru 58 tahun berlaku bagi pejabat fungsional keterampilan, PNS sebagai pejabat fungsional ahli pertama dan PNS Guru sebagai pejabat fungsional ahli muda. Batas Usia PNS Guru 60 tahun berlaku bagi PNS guru yang menjabat sebagai pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. Batas usia PNS Guru 65 Tahun berlaku bagi PNS guru yang menjabat sebagai fungsional ahli utama. Batas usia pensiun bagi PPPK Guru juga sama dengan PNS Guru yang dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut Terkini Jumat, 9 Juni 2023 2203 WIB JABARNEWS PURWAKARTA – Pasca beredarnya viralnya foto dan video syur wanita berhijab berseragam PNS yang diketahui sebagai oknum guru di SMK swasta yang ada di Kabupaten Purwakarta, Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat kepada seluruh Kabupaten/Kota terkait pakaian dinas untuk SMA/SMK/SLB negeri. Surat tertanggal 20 September 2019 itu membedakan pakaian dinas harian PDH guru dan tenaga kependidikan GTK berstatus PNS dengan yang non PNS. Kebijakan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui surat aturan pengguna seragam bagi tenaga honorer itu diprotes guru honorer di Kabupaten Purwakarta. Kebijakan tersebut mereka nilai sangat diskriminatif. “Intinya kita kerja sesuai kewajiban, tanggung jawab dan aturan berlaku, tapi kalau perbedaan mencolok yang bersifat diskriminatif kami sangat menyayangkannya. Biarlah kita bukan PNS, tunjangan tak seperti PNS, tapi dalam pekerjaan kita sama dan juga berada dilingkungan yang sama,” ungkap salah seorang guru honorer yang mengajar di SMA Negeri di Kabupaten Purwakarta, yang enggan disebutkan namanya, Senin 23/9/2019. Ia menambahkan, pakaian untuk guru sebaiknya tidak dibedakan atas dasar status kepegawaiannya. Apalagi pakaian seragam juga merupakan kebanggaan bagi honorer dalam mengabdi. “Kenapa kami bangga dengan seragam ASN, selain penyemangat untuk berkarir ini juga jadi acuan kami bahwa kami berharap mempunyai peluang menjadi PNS. Jangan karena oknum honorer yang berulah semua honorer jadi kena imbasnya. Mungkin selain membedakan Honor dan PNS adakah solusi lain,” sesalnya. Dia menambahkan, seragam khaki adalah pakaian dinas harian kebanggaan guru honorer. Dengan seragam tersebut mereka disegani para siswa dan orang tua karena dianggap PNS juga. “Kalau sekarang dibedakan, kebanggaan hilang sudah. Kalau sekarang sih, gara-gara oknum dua, guru honorer ical wibawa,” ucapnya. Dihubungi terpisah, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS Sekolah Menengah Kejuruan SMK, Darta mengatakan, memang kebijakan tersebut dirasa diskriminatif bagi guru honorer. “Kalau memang dilarang kenapa gak dari terbitnya pergub tersebut ada larangan untuk guru honorer. Sepertinya dinas pendidikan mau cuci tangan dengan adanya kasus seperti ini. Sampai hari ini pun tidak ada kebijakan yang berpihak kepada guru honorer,” ungkap Darta, saat dihubungi melalui selulernya. Menurutnya, sebaiknya diseragamkan, karena kebanggan honorer justru baju seragam. Apalagi kalau dilihat dari tugas dan tanggungjawabnya sama dengan PNS. “Padahal statusnya sama sebagai guru yang ikut membantu pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa. Hanya beda status nasib saja antar ASN dan masih honorer. Tetapi hanya karena kasusnya oknum guru honorer jadi di generalisir seperti itu. Kalau ditanya penghargaan apa yang telah di terima oleh guru honorer di Jawa Barat ini, Tidak ada.! pengabdian mereka selama ini tidak punya apresiasi,” pungkasnya. Gin

perbedaan seragam guru honorer dan pns